Jakarta, URBVOX – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi sumber kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Melansir Kompas.com, lembaga pemeringkat global justru lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dibandingkan mempertanyakan keberlanjutan program-program tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, Purbaya menjelaskan bahwa dampak MBG terhadap fiskal negara bukan merupakan isu utama yang dibahas.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Pasar Keuangan Tertekan dan Asing Kabur Bawa Rp 78 T
Pernyataan Menkeu tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi pasar keuangan Indonesia. Dalam satu tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi sekitar 20 persen.
Jika dihitung dari posisi puncaknya, penurunan mencapai 38 persen atau lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19.
Selain itu, arus keluar dana investor asing dari pasar domestik mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir, yang mencerminkan melemahnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
Perhatian pasar juga tertuju pada keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia pada 28 Februari 2026 untuk menyoroti aspek transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di mata investor global.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan S&P terus mencermati perkembangan fiskal Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang berpotensi menambah tekanan terhadap belanja negara sekaligus memicu inflasi dari sisi biaya, sementara nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD).
Anggaran MBG Fleksibel, Defisit Tetap Dijaga 2-3%
Purbaya menegaskan terdapat kesalahpahaman mengenai anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN.
Pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa program-program tersebut memiliki ruang penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.
Fleksibilitas tersebut dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara.
“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” kata Purbaya.
Pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 persen hingga 3 persen meskipun menjalankan berbagai program prioritas.
Menurut Purbaya, program-program tersebut tidak dipertanyakan karena pemerintah bisa meyakinkan bahwa defisit bisa dipertahankan di angka 2-3 persen.
Selain itu, pemerintah juga memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal, termasuk jika menghadapi kondisi harga minyak yang tinggi agar bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Efisiensi Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp 268 T
Pemerintah sebelumnya telah menyesuaikan anggaran program MBG pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas program.
Purbaya menyampaikan bahwa penyesuaian ini merupakan penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efisien, dan nantinya akan ada penghematan lebih lanjut.
Namun demikian, keputusan mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran lebih lanjut perlu dibahas bersama Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang.
Purbaya mengaku belum bertemu langsung dengan Nanik untuk membahas perkembangan anggaran program tersebut dan menyatakan bahwa hal itu tergantung pada Ketua BGN yang baru.
Realisasi Makan Bergizi Gratis Tembus Rp 88,15 T
Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta penerima merupakan siswa, sedangkan sekitar 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat.
“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Peningkatan realisasi tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat manfaat program prioritas bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun, sembari terus memperbaiki tata kelola program MBG termasuk mekanisme belanja yang dilakukan BGN agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
