JAKARTA, (URBVOX) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan cerita mengejutkan terkait pembangunan kilang minyak di Indonesia.
Ia mengungkap, pernah ada investor asal China yang berminat membangun kilang di Tanah Air, namun tawaran tersebut justru ditolak oleh PT Pertamina (Persero).
Purbaya menuturkan, kala itu ia memberi opsi agar Pertamina tidak perlu membangun kilang sendiri. Alasannya, investor dari China siap menanamkan modal dengan skema menarik yaitu setelah 30 tahun, kilang tersebut akan menjadi milik Pertamina secara cuma-cuma.
Namun, tanggapan Pertamina membuatnya heran.
“Pertamina bilang: kami keberatan dengan usul tersebut, karena kami sudah overcapacity. Waktu itu saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah berencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/10/2025).
Ia menegaskan, hingga kini Indonesia belum juga memiliki kilang baru, meski sejak 2018 Pertamina sudah berjanji akan membangun tujuh kilang dalam kurun lima tahun. Faktanya, hingga saat ini satupun tak terealisasi.
“Jadi bapak-bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,” tegasnya.
Menurut Purbaya, kondisi ini membuat Indonesia sangat dirugikan. Pasalnya, kebutuhan BBM justru banyak dipenuhi dari impor, termasuk dari Singapura.
Bahkan, ia memberi peringatan keras kepada Pertamina. Jika proyek kilang tak kunjung jalan, pemerintah bisa memangkas anggaran hingga mengganti direksi perusahaan.
“Kalau nggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja Dirutnya. Artinya timbal balik,” tegasnya.
Purbaya menilai hambatan pembangunan kilang bukan karena ketidakmampuan Indonesia, melainkan sikap Pertamina yang dianggap kurang serius.
Ia pun meminta DPR ikut mengawasi agar Indonesia dapat mengurangi subsidi dan menghadirkan harga BBM yang lebih terjangkau.
Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi BBM hanya dikeluarkan karena kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah belum kuat menghadapi harga pasar.
“Subsidi sebetulnya, kalau bisa nggak subsidi, nggak subsidi. Cuman karena ekonomi pertumbuhannya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahteralah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” papar Purbaya.
