JAKARTA (URBVOX) – Pasar tenaga kerja Indonesia mengalami guncangan berat pada paruh pertama 2025, dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak lebih dari 30%.
Wilayah Jawa Tengah menjadi daerah dengan dampak paling signifikan. Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 42.385 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Juni 2025, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 32.064 pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji penyebab kenaikan PHK, khususnya di wilayah dan sektor industri yang paling terpukul. Hasil kajian ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk melindungi pekerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus memantau tren PHK secara aktif di berbagai daerah.
“Pemantauan dilakukan secara bulanan. Kami sudah memiliki sistem pelaporan rutin yang dikelola oleh Barenbang Kemenaker,” ujar Yassierli dikutip dari CNBC Indonesia saat meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7/2025).
Menurut Yassierli, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan wilayah dan sektor industri yang mengalami tekanan paling berat, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memungkinkan pekerja terdampak PHK memperoleh 60% dari gaji mereka selama enam bulan, dengan syarat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita punya JKP, jadi teman-teman yang terkena PHK masih bisa mendapatkan manfaat asalkan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Pemerintah berupaya merespons lonjakan PHK ini dengan memperkuat perlindungan sosial dan mendorong kebijakan yang mendukung stabilitas tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks.
