Di kelas akselerasi SMP Al-Azhar BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Iik Hikmatul Hidayat (28), guru Pendidikan Agama Islam, menghadapi tantangan mengajar siswa cerdas istimewa yang cepat menangkap pelajaran namun mudah bosan dengan metode monoton seperti ceramah.
Seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada Sabtu (11/10/2025) yang berjudul Guru Kelas Akselerasi Perlu Pelatihan Khusus Hadapi Siswa Cerdas Istimewa, untuk menjaga motivasi, Iik menggunakan pendekatan dinamis seperti permainan edukatif, diskusi cepat, debat moral, dan proyek kelompok kreatif, sambil menjawab pertanyaan di luar konteks tanpa mematikan rasa ingin tahu siswa.
Pendidikan bagi anak cerdas istimewa, sering disebut sebagai siswa gifted atau berbakat luar biasa, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Pasal 5 Ayat 4 secara eksplisit menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
Begitupun pada pasal 12 Ayat 1 poin (b) menegaskan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Serta pada pasal 32 Ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Isu yang muncul dari kasus seperti di atas menyoroti tantangan nyata di mana siswa cerdas istimewa sering cepat bosan dengan metode konvensional, membutuhkan pendekatan dinamis seperti diskusi, permainan edukatif, dan proyek kelompok untuk menjaga motivasi dan rasa ingin tahu mereka.
Opini ini saya tulis berdasarkan pertimbangan akademis yang merujuk pada UU Sisdiknas serta bahan ajar tentang peran pendidik, kompetensi guru, dan pengembangan profesional berkelanjutan.
Menurut saya, pelatihan khusus bagi guru bukan sekadar kebutuhan mendesak, tetapi seharusnya menjadi bagian integral dari ekosistem lifelong learning yang didukung secara sistematis oleh organisasi profesi guru.
Pandangan baru yang saya usulkan adalah model pelatihan “hybrid-kolaboratif” yang melibatkan teknologi digital dan kemitraan antarorganisasi profesi, untuk menciptakan guru yang tidak hanya adaptif tapi juga inovator dalam menghadapi dinamika siswa gifted di era digital.
Secara struktural, opini ini akan dibahas dalam tiga bagian utama. Pertama, analisis akademis atas isu berdasarkan UU Sisdiknas dan kompetensi guru; kedua, usulan konstruktif dengan kebaruan pandangan; serta ketiga, implikasi jangka panjang untuk peningkatan mutu pendidikan khusus.
Pendekatan ini bertujuan konstruktif, yakni memberikan solusi yang dapat diimplementasikan, sambil menjaga kedalaman diskusi dengan merujuk pada prinsip-prinsip etika dan regulasi pendidikan.
Pertama, dari perspektif akademis, isu ini selaras dengan tujuan UU Sisdiknas Pasal 3, yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, dan bertanggung jawab.
Guru dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa metode standar untuk siswa reguler tidak efektif, karena siswa gifted sering menunjukkan rasa ingin tahu di luar konteks materi, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada kebosanan yang sering dialami anak-anak ini.
Ini sejalan dengan kompetensi pedagogik guru, yaitu memahami karakteristik peserta didik (kompetensi 1) dan memfasilitasi pengembangan potensi mereka (kompetensi 6).
Guru harus berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sekadar pengajar, untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada siswa yang mendorong pemikiran kritis.
Lebih lanjut, kode etik guru dalam Permendikbudristek No. 67 Tahun 2024 pasal 8 ayat 2 menekankan prinsip menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan (poin 7), serta membentuk karakter peserta didik berorientasi pada kebutuhan siswa (poin 8).
Tomlinson dan Little dalam bahan ajar etika guru menambahkan dimensi etika terhadap peserta didik, seperti altruism (mendahulukan kepentingan siswa) dan human insight (menghormati keberagaman, termasuk keberagaman intelektual).
Tanpa pelatihan khusus, guru berisiko melanggar prinsip ini, misalnya dengan mematikan rasa ingin tahu siswa melalui pengelolaan kelas yang kaku.
Dari perspektif organisasi profesi guru, seperti PGRI, organisasi ini berfungsi memajukan profesi melalui pelatihan dan meningkatkan kompetensi, termasuk wawasan kependidikan untuk siswa gifted.
Namun, implementasi saat ini masih terfragmentasi, sering kali terbatas pada pelatihan umum tanpa fokus pada pendidikan khusus, yang menurut bahan ajar tentang permasalahan organisasi profesi, bisa diatasi dengan kewajiban keanggotaan untuk mendapatkan advokasi dan pengembangan.
Kedua, secara konstruktif, saya mengusulkan pandangan baru berupa pelatihan khusus bagi guru kelas akselerasi harus berbentuk model “hybrid-kolaboratif”, yang mengintegrasikan lifelong learning dengan diklat berbasis teknologi dan kemitraan organisasi profesi.
Kebaruan di sini terletak pada penggabungan elemen digital (seperti platform Merdeka Mengajar) dengan kolaborasi lintas organisasi, yang belum banyak dibahas dalam konteks pendidikan gifted.
Berdasarkan bahan ajar tentang diklat (Permenpan RB No. 16 Tahun 2009), pelatihan bisa mencakup jenis fungsional individu (seperti PPG Dalam Jabatan) dan kegiatan kolektif (seperti MGMP khusus gifted). Hybrid berarti kombinasi tatap muka dan daring, memanfaatkan literasi digital sebagai indikator penilaian kinerja guru.
Misalnya, guru bisa mengikuti webinar tentang strategi pembelajaran diferensial untuk siswa gifted, diikuti dengan magang virtual di sekolah akselerasi lain melalui kemitraan PGRI dan IGI.
Kolaboratif artinya melibatkan organisasi profesi untuk membangun jaringan, seperti workshop bersama HIMAPAUDI untuk transisi dari PAUD ke akselerasi dasar, atau dengan FGII untuk advokasi kebijakan.
Ini sejalan dengan fungsi organisasi profesi dalam memajukan kompetensi dan perlindungan profesi (UU No. 14 Tahun 2005).
Kebaruan pandangan ini adalah integrasi dengan sertifikasi guru (PPG), di mana pelatihan khusus menjadi bagian wajib untuk mendapatkan angka kredit tambahan, sehingga mendorong lifelong learning.
Contoh konkretnya, guru dalam kasus tadi (kelas akselerasi SMP Al-Azhar BSD, Serpong, Tangerang Selatan) bisa mengembangkan karya inovatif, seperti modul berbasis AI untuk tantangan personalisasi bagi siswa gifted, yang kemudian dipublikasikan melalui jurnal organisasi profesi.
Ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa tapi juga mengatasi tantangan emosional mereka, seperti isolasi sosial, dengan memasukkan elemen kolaborasi sosial dalam kurikulum.
Implikasi jangka panjang dari model ini adalah peningkatan mutu pendidikan khusus, di mana guru tidak lagi sekadar “bertahan” tapi menjadi agen perubahan.
Berdasarkan teori Vygotsky dalam bahan ajar penilaian kinerja, kolaborasi sosial akan memperkaya zona proximal development siswa gifted. Secara ekonomi, ini mendukung human capital (Schultz, 1961), di mana investasi pelatihan guru akan menghasilkan generasi inovator yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Namun, implementasi memerlukan dukungan pemerintah, seperti alokasi anggaran dari pembiayaan pendidikan (UU Sisdiknas), dan evaluasi outcome diklat untuk menghindari formalitas.
Kesimpulannya, kasus di kelas akselerasi di SMP Al-Azhar BSD, Serpong, Tangerang Selatan adalah panggilan untuk merevitalisasi pendidikan khusus di Indonesia. Dengan model hybrid-kolaboratif yang saya usulkan, berbasis UU Sisdiknas, kompetensi guru, dan peran organisasi profesi, kita bisa menciptakan sistem yang lebih adaptif dan inovatif.
Ini bukan hanya tentang menghadapi siswa cerdas istimewa, tapi membangun fondasi pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, di mana setiap potensi dikembangkan secara optimal.
Pada akhirnya, guru yang terus belajar sepanjang hayat akan menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas tapi juga mandiri dan bertanggung jawab, sesuai amanat pendidikan nasional.
***Artikel ini ditulis oleh Arum Kusuma, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa